MERAUKE,-TANASE.ID– PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memblokir barcode pengisian BBM subsidi bagi lima kendaraan di Kabupaten Merauke, Papua Barat. Mereka ditemukan melakukan penyalahgunaan pengisian BBM subsidi di sejumlah SPBU.
Pelanggaran tersebut ditemukan saat Sales Area Papua Selatan – Pegunungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama instansi terkait lainnya sebagai bentuk pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Tim sidak lintas sektoral ini menemukan lima kendaraan yang terindikasi melakukan tindakan melenceng dari ketentuan. “Atas temuan tersebut, aparat terkait segera melakukan penanganan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebagai langkah tindak lanjut dan upaya pencegahan penyalahgunaan BBM bersubsidi, Pertamina juga telah melakukan pemblokiran barcode terhadap kelima kendaraan tersebut,” ungkap Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas melalui keterangannya pada Selasa (16/6/2026).
Sidak lintas sektoral melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Satlantas Polres Merauke, Satreskrim Polres Merauke, Satpol PP Kabupaten Merauke serta Hiswana Migas DPC Papua Selatan.
Sidak dilaksanakan di 3 SPBU, yakni SPBU 86.996.05 Semangga, SPBU 84.996.03 M. Hatta dan SPBU 84.996.02 Ahmad Yani.
“Sidak ini bagian dari upaya bersama dalam memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta mencegah upaya praktik penyalahgunaan di lapangan seperti barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan, serta kendaraan dengan tangki dimodifikasi,” terang Ispiani.
Mengenai temuan penyalahgunaan pengisian BBM subsidi tersebut, Ispiani mengaku pihaknya telah menyerahkan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku.
“Kami serahkan penanganan ke masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Kami sampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dalam mengawal distribusi BBM subsidi di wilayah Merauke. Ini menjadi langkah nyata agar BBM subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Pertamina Patra Niaga juga terus berkomitmen melakukan pengawasan melalui sistem digitalisasi SPBU dan penerapan program Subsidi Tepat. Sanksi tegas ke SPBU juga tidak segan diberikan apabila terbukti terlibat dalam penyaluran tidak sesuai aturan.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Lambertus Ignatius Fatruan mengatakan, sidak lintas sektoral sangat penting sebagai upaya menjaga penyaluran BBM subsidi yang lebih baik bagi masyarakat.
“Temuan-temuan dalam sidak ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan. Kami akan jaga terus koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan pengawasan bersama agar distribusi energi berjalan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak,” ungkap Lambertus.
Ia melanjutkan, masyarakat juga dapat turut berperan aktif dalam menjaga penyaluran BBM subsidi dengan menyampaikan informasi apabila ada indikasi kecurangan dilapangan.
“Pengawasan distribusi BBM subsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penyalahgunaan BBM subsidi karena selain merugikan negara, tindakan tersebut akan tegas diproses sesuai pelanggarannya,” pungkasnya.●
