TANASE.ID, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon terus memperkuat strategi peningkatan Universal Health Coverage (UHC), dengan fokus memastikan masyarakat memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif dan dapat mengakses layanan kesehatan.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon, Roberd Sapulette, saat membuka Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk UHC Berkualitas, serta Forum Kemitraan Pengelola Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kota Ambon, Rabu (23/9/2026), di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon.
“Amanat untuk mencapai UHC tertuang dalam RPJMN 2025–2029 yang telah menetapkan bahwa cakupan perlindungan jaminan kesehatan penduduk Indonesia ditargetkan mencapai minimal 98,6 persen penduduk terlindungi dengan JKN pada tahun 2025, dan 99 persen di tahun 2029,” ujar Sapulette.
Ia menjelaskan, hingga 1 September 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kota Ambon mencapai 358.347 jiwa atau 98,25 persen dari total penduduk. Namun, tingginya cakupan tersebut belum sepenuhnya menjamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan karena masih banyak peserta dengan status kepesertaan tidak aktif.
“Saat ini keaktifan peserta Kota Ambon mencapai 280.056 jiwa atau 76,78 persen dari total penduduk. Masih terdapat 78.291 jiwa penduduk lagi yang belum dapat mengakses pelayanan kesehatan karena kepesertaan JKN yang tidak aktif atau belum terdaftar. Ini menjadi tugas kita bersama bagaimana memastikan ke depannya seluruh masyarakat dapat terlayani tanpa kendala biaya melalui program JKN,” bebernya.
Untuk memperkuat akses layanan kesehatan, Pemkot Ambon memastikan seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan kepada peserta JKN aktif.
Salah satu strategi yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan anggaran dalam APBD Kota Ambon untuk mendaftarkan masyarakat sebagai peserta JKN.
“Tahun 2026, Pemkot telah mengalokasikan Rp8,9 miliar dari APBD untuk membiayai masyarakat yang saat ini telah mencapai 16.021 jiwa. Kami berharap, bersama-sama kita dapat mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat, mulai dari badan usaha/badan hukum, filantropi perorangan atau masyarakat umum lainnya, untuk berkontribusi bersama-sama saling membantu mewujudkan UHC yang berkualitas di Kota Ambon,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Indira Rumalutur, menyampaikan bahwa salah satu persyaratan untuk mencapai UHC Prioritas adalah tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Dengan tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Ambon yang masih berada pada angka 76,78 persen, terdapat kesenjangan sekitar 12 ribu peserta aktif yang perlu dipenuhi untuk mencapai target tersebut.
Indira juga menjelaskan, alternatif pembiayaan JKN dapat dilakukan melalui program Donasi JKN, baik donasi perorangan, badan usaha, maupun lembaga atau badan lainnya.
Kolaborasi pemerintah, BPJS Kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepesertaan aktif JKN sekaligus mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh warga Kota Ambon.