TANASE.ID, AMBON – Ambon tidak cukup hanya menjadi kota yang dipenuhi aplikasi digital. Lebih dari itu, teknologi harus mampu mengubah cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat. Pesan inilah yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) penelitian kolaborasi Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang dan Universitas Pattimura (Unpatti), Kamis (20/8/2026).
FGD bertajuk “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon” berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, difasilitasi Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, yang juga tampil sebagai salah satu keynote speaker. Dalam paparannya, Lekransy mengurai tantangan perkotaan yang masih membayangi Ambon, mulai dari kepadatan penduduk, layanan kesehatan yang mengalami tekanan, tata ruang yang belum optimal, persoalan sampah, kemacetan, hingga lemahnya integrasi layanan digital antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menuntut pendekatan baru dalam pengelolaan kota. Smart City tidak boleh dipahami sebatas pembangunan aplikasi atau pemanfaatan perangkat teknologi, melainkan harus menjadi pintu masuk perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.
“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance, Data, People, Sustainability,” ujarnya.
Lekransy menjelaskan, pengembangan Ambon Smart City telah dimulai sejak 2017 dan terus bergerak melalui enam dimensi utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, serta Smart Environment. Seluruh dimensi tersebut menjadi kerangka untuk menyatukan berbagai program OPD dalam satu arah transformasi kota.
Capaian Ambon juga mendapat pengakuan dalam evaluasi nasional. Pada 2025, Kota Ambon masuk dalam 10 besar kota yang dievaluasi secara nasional dan meraih nilai 3,6 dari skala 4 dalam penilaian Smart City.
“Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi,” imbuhnya.
Ia menegaskan, arah Ambon Smart City adalah membangun pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, data, sumber daya manusia, serta prinsip keberlanjutan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Enam dimensi Smart City menjadi kerangka untuk mengintegrasikan berbagai program OPD sehingga teknologi tidak berhenti pada aplikasi, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” bebernya.
Perspektif lain disampaikan Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun. Ia menilai, kota cerdas bukan semata-mata kota yang menggunakan teknologi modern, melainkan kota yang mampu mengolah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, keputusan menjadi pelayanan, dan pelayanan menjadi kepercayaan publik.
Madubun menekankan, transformasi birokrasi digital Ambon harus berjalan seiring penguatan kapasitas aparatur dan perubahan budaya kerja. Nilai serta kearifan lokal Ambon dan Maluku, menurutnya, tetap menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang modern sekaligus berkarakter.
“Birokrasi digital bukan tujuan akhir, tetapi yang dibutuhkan adalah transformasi dari birokrasi konvensional ke digital, dan terintegrasi, data-driven, menuju kota cerdas yang citizen-centered,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, mengungkapkan penelitian tersebut didanai melalui hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI tahun 2026.
Kolaborasi akademisi dan pemerintah daerah ini diharapkan dapat memperkaya perspektif pembangunan Smart City Ambon, sekaligus memperkuat fondasi transformasi birokrasi digital yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran kota cerdas bukan seberapa banyak aplikasi yang dimiliki, melainkan seberapa mudah masyarakat memperoleh pelayanan, seberapa cepat pemerintah merespons persoalan, dan seberapa besar kepercayaan publik tumbuh dari perubahan tersebut.