TANASE.ID, AMBON – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan media massa merupakan mitra strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam menyampaikan informasi publik, mengawal pembangunan, sekaligus memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Bodewin saat memberikan paparan materi pada Konferensi Wilayah III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku, di Zest Hotel Ambon, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, sinergi pemerintah dan media harus terus diperkuat, termasuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kerja sama publikasi perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.
“Percuma Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajaran bekerja keras, tetapi publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan. Karena itu, penting bagi kita untuk bekerja bersama dengan media agar berbagai program dan hasil pembangunan dapat diketahui masyarakat,” ujarnya.
Bodewin menjelaskan, peran media tidak sebatas menyampaikan program pemerintah. Media juga menjadi jembatan aspirasi masyarakat, sarana edukasi publik, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, ia menegaskan kemitraan pemerintah dengan media tidak boleh mengurangi independensi pers maupun membatasi kebebasan media dalam menyampaikan kritik.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Kalau ada yang tidak benar, tugas media untuk mengkritisi dan tugas pemerintah untuk mengklarifikasi serta melakukan perbaikan,” tegasnya.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan respons cepat pemerintah terhadap berbagai isu publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah berkembangnya disinformasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ambon agar lebih terbuka, komunikatif, dan responsif dalam memberikan informasi kepada insan pers.
Bodewin berharap hubungan Pemkot Ambon dan media dapat terus dibangun secara profesional, terbuka, dan saling menghormati, dengan tetap mengedepankan keberimbangan pemberitaan serta hak masyarakat memperoleh informasi yang benar.
“Kalau ada yang tidak benar, silakan dikritisi. Pemerintah harus memberikan klarifikasi. Kita memiliki tugas dan fungsi berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.