TANASE.ID, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Kondisi geografis serta catatan sejarah bencana menjadikan kesiapan masyarakat sebagai kebutuhan penting dalam melindungi keselamatan warga.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat membuka kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026 di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Sabtu (24/10/2026).
Dalam sambutannya, Bodewin mengatakan bencana merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi melalui kesiapan, pengetahuan, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Selain gempa bumi dan tsunami, Ambon juga menghadapi risiko banjir, tanah longsor, serta bencana akibat cuaca ekstrem yang berulang setiap tahun.
“Bencana tidak mungkin kita hindari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kesiapsiagaan kita sehingga ketika bencana itu datang, kita mampu menghadapinya dan mengurangi risiko yang ditimbulkan,” tegas Wali Kota.
Ia mengingatkan, sejarah mencatat sejumlah peristiwa gempa bumi dan tsunami yang berdampak besar terhadap masyarakat Ambon. Salah satunya gempa bumi pada 1950 yang disertai tsunami di kawasan Galala–Hative Kecil dan menimbulkan banyak korban jiwa.
Ancaman tersebut kembali menjadi perhatian pada 2019, ketika aktivitas kegempaan tinggi di wilayah Maluku turut berdampak terhadap Kota Ambon. Peristiwa itu menyebabkan kerusakan bangunan dengan tingkat kerusakan beragam sekaligus menjadi pengingat pentingnya kesiapan menghadapi situasi darurat.
Menurut Bodewin, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran untuk membangun budaya sadar bencana. Terlebih, sebagian besar kawasan permukiman di Kota Ambon berada di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak apabila terjadi gempa bumi kuat yang disertai tsunami.
Pemkot Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan memperkuat upaya penanganan bencana. Berbagai langkah dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait serta para pemangku kepentingan.
Upaya tersebut mencakup penyediaan rambu-rambu dan jalur evakuasi, peningkatan edukasi kebencanaan, serta kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maupun organisasi internasional seperti UNESCO.
Salah satu bentuk kolaborasi diwujudkan melalui pengembangan program Tsunami Ready di Desa Galala dan Hative Kecil. Selain itu, edukasi melalui sekolah lapang bagi masyarakat pesisir serta pembangunan tugu tsunami di Desa Hative Kecil menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran publik terhadap risiko bencana.
Bodewin turut mengapresiasi respons masyarakat saat gempa bumi terjadi pada 2019. Menurutnya, warga telah menunjukkan reaksi cepat dengan bergerak menuju wilayah yang lebih tinggi. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk membangun kebiasaan menyelamatkan diri secara tepat, yang perlu terus diperkuat melalui edukasi mengenai karakteristik gempa bumi dan potensi tsunami.
Wali Kota berharap Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami mampu meningkatkan pengetahuan, kepedulian, serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, khususnya di tiga wilayah sasaran kegiatan, yakni Kelurahan Tihu, Negeri Rumah Tiga, dan Desa Poka.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Ambon berharap masyarakat semakin memahami langkah penyelamatan diri dan mampu bertindak cepat serta tepat ketika menghadapi ancaman bencana, demi meminimalkan risiko dan melindungi keselamatan warga.